Ayo24 – Pada hari Senin (30/10/2023), para pemimpin negara ekonomi G7 telah mengadopsi sebuah kode etik untuk perusahaan-perusahaan yang mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) tingkat lanjut.
Inisiatif tersebut adalah langkah maju penting dalam menghadapi risiko dan potensi penyalahgunaan teknologi AI yang semakin berkembang pesat.
Dokumen yang dilihat oleh Reuters mencatat bahwa kode etik ini, meskipun bersifat sukarela, akan menjadi panduan tentang bagaimana negara-negara Group of Seven (G7) mengatur AI, terutama dalam konteks kekhawatiran mengenai privasi dan risiko keamanan.
Kode etik ini terdiri dari 11 poin yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan AI yang aman dan terpercaya di seluruh dunia.
Ini juga akan memberikan pedoman sukarela bagi organisasi yang mengembangkan sistem AI paling canggih, termasuk model-model dasar dan sistem AI generatif terkini.
Kode etik ini bertujuan untuk membantu dalam memanfaatkan manfaat teknologi AI sambil mengatasi risiko dan tantangan yang dihadirkannya.
Kode ini mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko sepanjang siklus hidup AI, serta menangani insiden dan pola penggunaan yang salah setelah produk AI diperkenalkan ke pasar.
Selain itu, perusahaan diminta untuk secara terbuka mempublikasikan laporan tentang kemampuan, keterbatasan, dan potensi penyalahgunaan sistem AI mereka, serta untuk menginvestasikan dalam pengendalian keamanan yang kuat.
Saat Uni Eropa (UE) telah menjadi pemimpin dalam pengaturan teknologi AI dengan hukumnya yang kuat tentang AI, negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia Tenggara telah mengambil pendekatan yang lebih non-intervensionis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mereka.
Komisioner digital Komisi Eropa, Vera Jourova, dalam pidatonya di sebuah forum tentang tata kelola internet di Kyoto, Jepang, pada awal bulan ini, menyambut baik kode etik ini dan menyatakan bahwa ini adalah dasar yang kuat untuk memastikan keamanan, serta akan berfungsi sebagai jembatan hingga regulasi yang lebih ketat berlaku.
Uni Eropa merespons dengan positif kesepakatan G7 ini. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, adalah salah satu pihak yang mendukung deklarasi para pemimpin G7 yang dikeluarkan oleh presidensi Jepang pada tahun 2023.
Kerangka Kebijakan Global dalam Proses AI Hiroshima
Proses AI Hiroshima yang berfokus pada memiliki empat pilar utama:
- Analisis Risiko, Tantangan, dan Peluang Utama AI Generatif
- Prinsip-prinsip Panduan Internasional Proses Hiroshima untuk Semua Pelaku dalam Ekosistem AI
- Kode Etik Internasional Proses Hiroshima untuk Organisasi yang Mengembangkan Sistem AI Tingkat Lanjut
- Kerja Sama Berbasis Proyek untuk Mendukung Pengembangan Alat dan Praktik Terbaik yang Bertanggung Jawab dalam AI
Kesepakatan G7 ini merupakan tonggak penting dalam pengembangan AI yang aman dan terpercaya di tingkat global.
Harapannya, dengan kode etik ini, industri AI akan semakin fokus pada pengembangan teknologi yang memberikan manfaat maksimal sambil menjaga keamanan dan etika dalam penggunaannya. Semua ini menjadi langkah positif dalam menciptakan masa depan yang cerah untuk teknologi AI.
